Oleh karena itu, penting kiranya mengingatkan pimpinan daerah untuk menempatkan orang teknis kepariwisataan yang asli. Oleh karenanya kepala daerah butuh tim ahli yang mumpuni. Menunjuk orang yang  paham kepariwisataan yang hendaknya jangan hanya fasih bicara peraturan daerah, peraturan gubernur, peraturan walikota/ bupati, dan lain-lain. Tapi juga harus mampu mengoptimalisasi pengelolaan potensi wisata yang ada pada tataran teknis sehingga berdampak positif untuk percepatan perekonomian masyarakatnya.

Kalau sudah begitu kan tidak perlu itu makan bergizi gratis (MBG) yang digelembungkan, semua orang tua mampu menyekolahkan anak dan memberi makanan bergizi sendiri. Tak perlu model bansos dan sejenisnya karena setiap kepala keluarga mampu menghidupi keluarganya dengan layak.

Sejahteranya masyarakat memerlukan adanya modal, produk dan uang beredar. Semua ini akan mendorong tingkat kesejahteraan warga kota. Nah, yang paling mudah kan jalannya via pariwisata. Kita punya modal in natura berupa daya tarik, kita bisa mengatur produknya dengan bagus, otomatis uang beredar bertambah.

Kota Bandung khususnya, apa yang kota ini punya sebagai modal? Kekayaan lautan, tambang, lahan pertanian tidak punya, tidak seberuntung daerah lain. Sumber daya utamanya adalah sumber daya manusia (SDM) dan daya tarik buatan (kreatifitas). Bila menyadari hal itu, maka kepala daerah harus memikirkan bagaimana caranya, agar modal ini jadi wahana di ‘produksi’, agar menambah uang beredar yang pada akhirnya menumbuhkan lapangan kerja, lapangan berusaha, dan mendorong kreatifitas masyarakat untuk tetap berkreasi.

Patut diakui sektor pariwisata belum sepenuhnya menyejahterakan, baik dari sisi pelaku industri (seperti pemandu wisata, pengrajin lokal, pelaku UMKM, dll) maupun dari sisi dampak terhadap masyarakat dan lingkungan. Masih banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada arus kunjungan wisatawan kini hanya bisa berharap, menanti datangnya kesejahteraan yang selama ini dijanjikan oleh industri pariwisata.

Kepala daerah harus mendorong agar sektor pariwisata menjadi salah satu penggerak perekonomian rakyat berkontribusi signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pemerintah harus berperan jadi fasilitator untuk hal tersebut. Kepala daerah dinantikan untuk merealisasikan lima program unggulan Kemenpar sebagai upaya memperkuat sektor pariwisata Indonesia. Salah satunya adalah mewujudkan pariwisata naik kelas melalui pengembangan gastronomi. Contoh kecil, adakan lomba-lomba reguler misal, cenderarasa berbahan dasar umbi-umbian misalnya, atau apapun, maka akan muncul produk cenderarasa khas yang baru atau terbarukan. Demikian pula dengan cenderamata.

Kesejahteraan pariwisata hendaknya selalu mengacu pada pendekatan pembangunan pariwisata yang tidak hanya menguntungkan investor dan pelaku industri besar, tetapi juga memberikan manfaat yang merata kepada masyarakat, terutama yang tinggal di sekitar destinasi wisata. Seluruh pelaku dalam ekosistem pariwisata, terutama masyarakat lokal, memperoleh manfaat sosial, ekonomi, dan budaya dari aktivitas pariwisata. Pemerintah, masyarakat, dan pelaku industri pariwisata harus bersama-sama menciptakan model pariwisata yang manusiawi dan inklusif.